Ancaman Setelah Undang-Undang Izinkan Investor Kuasai Lahan IKN selama 190 Tahun

Sejumlah risiko muncul setelah disahkan Undang-Undang yang memberikan izin kepada investor untuk menguasai lahan Kawasan Ekonomi Khusus (IKN) selama 190 tahun. Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan kedaulatan negara.

Salah satu risiko utama adalah potensi kerusakan lingkungan yang dapat terjadi akibat eksploitasi yang berlebihan. Dengan memberikan izin jangka panjang kepada investor, ada kemungkinan bahwa mereka akan memanfaatkan lahan tersebut secara tidak berkelanjutan, mengancam keanekaragaman hayati dan kelestarian lingkungan.

Tak hanya itu, keputusan ini juga menghadirkan risiko terhadap keadilan sosial, terutama bagi masyarakat lokal yang merupakan pemilik asli lahan. Dengan masa izin yang panjang, ada potensi terjadinya eksploitasi dan penindasan terhadap masyarakat lokal, serta ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan manfaat ekonomi.

Selain itu, memberikan izin jangka panjang kepada investor juga berpotensi mengancam kedaulatan negara. Dengan memiliki kontrol yang kuat atas lahan dan sumber daya di IKN selama periode yang sangat panjang, investor dapat memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan ekonomi dan politik di wilayah tersebut.

Dalam menghadapi risiko-risiko tersebut, penting bagi pemerintah untuk mengimplementasikan mekanisme pengawasan dan regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa investasi di IKN tidak merugikan kepentingan lingkungan, sosial, dan politik. Selain itu, partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan pembangunan di wilayah tersebut juga harus diperkuat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil menguntungkan semua pihak secara adil dan berkelanjutan.