Cukai untuk Minuman Botol dan Kantong Plastik Berbayar Terhambat, APBN Terancam

Rencana pemerintah untuk menerapkan cukai pada minuman botol dan kantong plastik berbayar menghadapi hambatan serius. Kebijakan ini yang semula diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara serta mengurangi dampak lingkungan, kini tersendat oleh peraturan pelaksanaan (PP) yang belum rampung.

Pemerintah sebelumnya telah mengusulkan pengenaan cukai pada minuman botol dan kantong plastik sebagai bagian dari strategi untuk menambah pemasukan negara serta mendorong perilaku ramah lingkungan. Namun, hingga kini, PP yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan ini masih belum diterbitkan, menyebabkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, menyatakan bahwa keterlambatan ini berpotensi mengganggu target pendapatan negara dari sektor cukai. Pemerintah memperkirakan penerimaan dari cukai ini dapat mencapai triliunan rupiah, yang sangat dibutuhkan untuk mendukung berbagai program pembangunan.

Selain itu, penundaan ini juga memperlambat upaya pemerintah dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai yang merusak lingkungan. Kebijakan cukai plastik ini diharapkan bisa mendorong produsen dan konsumen untuk beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan.

Di sisi lain, beberapa kalangan industri mengkhawatirkan bahwa penerapan cukai ini akan meningkatkan biaya produksi dan harga jual, yang pada akhirnya dapat menekan daya beli masyarakat. Meski demikian, pemerintah berpendapat bahwa manfaat jangka panjang dari kebijakan ini akan lebih besar, baik dari segi pendapatan negara maupun perlindungan lingkungan.

Kini, pemerintah diharapkan dapat segera menyelesaikan PP yang diperlukan agar kebijakan cukai ini bisa segera diimplementasikan, sehingga target pendapatan negara tidak terancam dan upaya perlindungan lingkungan bisa segera berjalan.