Menko Airlangga: Bantuan Sosial untuk Korban Judi Online Tetap Diluar Anggaran APBN
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengalokasikan bantuan sosial (bansos) bagi korban judi online dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini. Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap permintaan beberapa pihak untuk memasukkan bansos khusus bagi mereka yang terdampak kegiatan judi online.
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan prioritas penggunaan dana APBN untuk program-program yang dianggap lebih mendesak dan memberi dampak langsung bagi masyarakat luas. Meskipun mengakui masalah sosial yang disebabkan oleh perjudian online, kebijakan ini bertujuan untuk memfokuskan penggunaan anggaran pada bidang-bidang yang lebih krusial, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Menurut Airlangga, penanggulangan efek negatif dari perjudian online harus dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi, termasuk melalui peran aktif pemerintah daerah dan organisasi sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara dukungan sosial dan kemiskinan fiskal.
Meski demikian, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak sosial ekonomi negatif, termasuk korban dari aktivitas perjudian online. Pendekatan ini mencakup pendidikan, rehabilitasi, dan dukungan sosial melalui program-program yang sudah ada atau yang akan dikembangkan lebih lanjut.
Pernyataan ini mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan masyarakat. Sejumlah pihak mendukung keputusan pemerintah untuk memprioritaskan alokasi anggaran, sementara yang lain menyoroti perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi dan proaktif dalam menangani masalah sosial seperti perjudian online.
Dengan demikian, kebijakan tidak mengalokasikan bansos untuk korban judi online dalam APBN tahun ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengelola anggaran secara efisien sambil tetap memperhatikan kebutuhan sosial masyarakat secara menyeluruh.